MOMSMONEY.ID - Pemerintah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Namun, riset Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) yang rilis 4 Juni 2026 memperingatkan, investasi besar itu terancam kurang optimal selama konsumsi rokok di rumah tangga penerima manfaat tetap tinggi.
Para ekonom menunjuk kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebagai solusi fiskal yang bisa sekaligus menekan rokok dan memperkuat dampak MBG bagi gizi anak.
Logika kebijakannya sederhana namun kuat: jika harga rokok naik, daya beli terhadap rokok turun, dan ruang belanja keluarga untuk pangan bergizi terbuka lebih lebar.
Riset PKJS-UI menemukan, rumah tangga perokok cenderung mengalokasikan lebih sedikit pengeluaran untuk makanan bergizi dan lebih banyak untuk makanan kurang sehat. Pola yang secara langsung bertentangan dengan tujuan MBG untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia.
Baca Juga: 74.000 Pelajar Semarang Terpapar Iklan Rokok, Paling Terdampak Siswa SD
"Kenaikan harga rokok merupakan instrumen penting untuk menurunkan keterjangkauan rokok dan menekan konsumsi, terutama di tengah masih maraknya peredaran rokok ilegal di sejumlah wilayah yang membuat harga rokok semakin murah," ujar Hari Poerna Setiawan, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Strategi Perpajakan Kementerian Keuangan, dalam keterangan resmi Kamis (4/6).
Hari menegaskan, upaya pengendalian konsumsi rokok tidak bisa bertumpu pada satu instrumen saja. Kenaikan CHT perlu dibarengi dengan penguatan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang selama ini menjadi celah yang membuat harga rokok tetap terjangkau di pasaran
"Dampak kesehatan dan kerugian sosial-ekonomi akibat konsumsi rokok dapat menimbulkan biaya yang sangat besar bagi masyarakat dan negara sehingga diperlukan penguatan pengendalian rokok melalui pendekatan multisektor," ujar Luhur Arief Bima, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Dari sisi akademis, Ketua PKJS-UI Ir. Aryana Satrya, Ph.D., menegaskan, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan MBG dengan kebijakan cukai, melainkan justru menunjukkan keduanya harus berjalan beriringan agar manfaat gizi bagi anak dapat dicapai secara maksimal.
Baca Juga: Benarkah Vape Lebih Aman dari Rokok Konvensional? Begini Penjelasan Ahli
"Program gizi seperti MBG memerlukan dukungan lingkungan rumah tangga yang sehat, termasuk pengendalian perilaku merokok dan alokasi pengeluaran keluarga yang lebih berpihak pada kebutuhan anak," terangnya.
Selain instrumen fiskal, riset PKJS-UI juga mendorong pendekatan nonfiskal seperti penguatan kawasan tanpa rokok (KTR), kampanye rumah bebas rokok melalui Program MBG, serta skrining paparan rokok di sekolah-sekolah penerima manfaat.
Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan turut didorong untuk menjadikan setiap menu MBG sebagai sarana edukasi perubahan perilaku hidup sehat di level keluarga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News