BI Menaikkan Bunga Jadi 5,75%, Sektor Saham Apa Paling Terdampak?

MOMSMONEY.ID - Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang digelar  18-19 Juni 2026 memutuskan mengerek kembali bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. 

Suku bunga Deposit Facility juga naik sebesar 25 bps menjadi 4,75%, serta suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, dikutip dari siaran pers. 

Ini merupakan kenaikan kali ketiga berturut-turut oleh BI. Setelah mempertahankan level 4,75% selama delapan bulan berturut-turut, BI mengerek bunga pada 20 Mei 2026, 9 Juni 2026, dan 18 Juni 2026. Besarannya 5,25%, 5,50%, lalu 5,75%. 

Kenaikan ini juga sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah.

Berikut yang perlu digarisbawahi dari kenaikan BI rate hari ini:

1. Dampak terhadap saham

Kenaikan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% menunjukkan bahwa Bank Indonesia saat ini memprioritaskan stabilitas Rupiah, meskipun konsekuensinya adalah biaya pendanaan yang lebih tinggi di dalam negeri.

Bagi pasar saham, dampaknya lebih beragam. Di satu sisi, stabilisasi Rupiah dapat membantu menurunkan persepsi risiko terhadap Indonesia dan berpotensi memperbaiki sentimen investor asing. 

Tetapi di sisi lain, kenaikan bunga menekan valuasi saham, menaikkan beban biaya atau cost of fund, dan berpotensi memperlambat konsumsi serta investasi.

"BI bisa membeli waktu dan meredam tekanan Rupiah, tetapi inflow asing yang berkelanjutan tetap membutuhkan dukungan dari fiskal yang kredibel, belanja pemerintah yang lebih efisien, komunikasi kebijakan yang lebih jelas, serta regulasi yang lebih predictable," ujar Liza. Tanpa ini, kenaikan BI rate hanya meredam gejolak jangka pendek.

2. Dampak terhadap Sektor-Sektor Sensitif Suku Bunga

Era suku bunga yang lebih tinggi secara alami menjadi tantangan bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pendanaan.

Sektor perbankan masih relatif defensif, terutama bank-bank besar yang memiliki likuiditas kuat, rasio CASA (dana murah) tinggi, serta pricing power yang lebih baik dibandingkan bank-bank kecil. Meski demikian, risiko tetap perlu diperhatikan, terutama dari kenaikan cost of fund, perlambatan pertumbuhan kredit, serta potensi kenaikan NPL apabila suku bunga tinggi bertahan dalam periode yang lebih panjang.

Sektor properti dan otomotif cenderung lebih rentan karena permintaan sangat bergantung pada pembiayaan kredit. Kenaikan bunga KPR maupun kredit kendaraan bermotor berpotensi menahan keputusan pembelian, terutama pada segmen konsumen menengah yang lebih sensitif terhadap perubahan cicilan.

Sektor telekomunikasi relatif lebih defensif dari sisi permintaan karena layanan data telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, emiten telekomunikasi tetap menghadapi tekanan dari tingginya biaya utang dan kebutuhan belanja modal yang besar untuk mendukung ekspansi jaringan.

Dengan demikian, prospek sektor-sektor tersebut hingga akhir tahun tidak harus dipandang negatif secara keseluruhan. Namun investor kemungkinan akan menjadi jauh lebih selektif. 

"Emiten dengan neraca keuangan yang kuat, arus kas yang stabil, serta tingkat utang yang rendah akan memiliki posisi yang lebih baik untuk menghadapi lingkungan suku bunga tinggi," kata Liza.

Dengan kenaikan sampai 100 basis poin sejak Mei lalu, kebijakan moneter Bank Indonesia, langkah ini tergolong sangat agresif. Namun, iklim moneter global masih ketat. 

Bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) mempertahankan bunga di level 3,5%-3,75%. Namun, menjaga sikap hawkish. 

"Itu membuat BI tidak punya banyak ruang untuk terlalu dovish saat Rupiah masih rentan," ujar Liza. 

Karena itu, dia menilai, Bank Indonesia tengah melakukan langkah pre-emptive untuk mempertahankan stabilitas Rupiah di tengah sikap hawkish The Fed, penguatan Dollar AS, dan kerugian investor asing terhadap risiko Indonesia.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News