Ini Tantangan dan Strategi Layanan Jaminan Sosial di Masa Depan

MOMSMONEY.ID - Pemerintah Indonesia, bersama mitra internasional, khususnya Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), telah berkolaborasi dalam proyek Social Protection Programme (SPP) sejak 2011 untuk memperkuat sistem jaminan sosial nasional. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan dan pekerja informal, dapat mengakses perlindungan sosial yang layak.

Salah satu pencapaian signifikan dari kolaborasi ini adalah keberhasilan dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang kini telah mencakup lebih dari 277 juta penduduk atau sekitar 98,42% dari total populasi Indonesia, menjadikannya program asuransi kesehatan berbasis kontribusi terbesar di dunia. Maliki, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras bersama antara Pemerintah Indonesia dan GIZ.

"Penguatan sistem jaminan sosial di Indonesia adalah upaya berkelanjutan untuk memastikan semua warga negara, khususnya yang rentan, mendapatkan akses jaminan sosial yang layak," ujarnya.

Namun, meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi dalam program jaminan sosial, khususnya dari pekerja informal. Maliki mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama adalah kebiasaan menabung yang belum terbentuk dalam masyarakat, di mana banyak yang belum menyadari betapa pentingnya iuran jaminan sosial untuk masa depan mereka.

"Sebagian masyarakat masih belum terbiasa untuk menyisihkan dana guna kepesertaan dalam jaminan sosial, padahal itu sangat penting untuk perlindungan di masa depan," jelasnya.

Maliki memaparkan lebih lanjut soal tantangan dan strategi pemerintah untuk memperkuat sistem jaminan sosial ke depan. Dia menyebutkan ada dua tantangan utama yang harus dihadapi, yakni kesadaran masyarakat dan kebijakan yang terus berkembang.

Maliki menjelaskan bahwa tantangan pertama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepesertaan dalam program jaminan sosial. Hal ini terkait dengan kebiasaan menabung untuk iuran yang masih belum terbentuk dengan baik di kalangan sebagian besar masyarakat.

"Salah satu tantangan terbesar adalah kebiasaan untuk menyisihkan uang, misalnya hanya Rp 40.000 per bulan untuk menjadi peserta Jamsos. Meskipun nominalnya kecil, bagi sebagian orang itu terasa berat, padahal iuran ini sangat penting untuk memastikan perlindungan di masa depan," ujar Maliki menjawab pertanyaan KONTAN usai acara Festival Jaminan Sosial, Minggu (8/12).

Dia juga menekankan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Pensiun (JP) dapat memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya bagi pekerja informal. Maliki memberi contoh bagaimana pekerja informal seperti tukang gorengan yang mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja, akan mendapatkan bantuan untuk pemulihan dan santunan bagi keluarganya melalui program JKK. Menurutnya, Ini seperti bantalan yang bisa meringankan beban ketika seseorang mengalami kecelakaan atau kehilangan kemampuan bekerja.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu solusi yang terus didorong adalah dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi masyarakat. Dalam hal ini, BPJS dan pihak-pihak terkait akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan penyuluhan mengenai manfaat jaminan sosial dan bagaimana masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam program tersebut.

Tantangan kedua, menurut Maliki, adalah kebijakan jaminan sosial yang perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. "Ini seperti mesin baru yang perlu diatur agar tetap berjalan dengan baik. Kami harus terus melakukan fine-tuning, baik dalam hal iuran, fasilitas kesehatan, klaim, dan tentu saja, sosialisasi," ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa salah satu aspek yang harus terus diperbaiki adalah sistem pensiun, mengingat banyak orang yang akan mengalami penurunan kesejahteraan saat memasuki usia pensiun. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan bahwa saat seseorang pensiun, mereka tidak mengalami penurunan kesejahteraan yang drastis. Saat ini, jaminan pensiun memang sudah ada, namun kami harus memastikan bahwa angka pensiun itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak," jelas Maliki.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan untuk memperbaiki sistem jaminan sosial agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maliki juga menekankan bahwa penting untuk menjadikan sistem jaminan sosial lebih adaptif terhadap tantangan global, seperti bencana alam dan perubahan iklim, yang dapat mempengaruhi masyarakat yang rentan.

"Penting untuk memastikan bahwa sistem jaminan sosial dapat menghadapi segala tantangan, termasuk bencana alam. Kerja sama dengan mitra internasional sangat penting untuk memperkuat perlindungan sosial adaptif," kata Maliki.

Dengan pencapaian yang telah diraih selama satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia bersama mitra internasional, termasuk GIZ, kini memfokuskan diri pada penguatan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Maliki menutup wawancara dengan penegasan bahwa upaya ini akan terus berlanjut, untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memastikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia di masa depan.

"Sistem jaminan sosial yang kuat adalah fondasi bagi negara yang lebih adil dan berkelanjutan. Kami terus bekerja untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari sistem ini," ujar Maliki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News