Demo di Sejumlah Kota Jadi Sinyal Pemerintah untuk Ubah Arah Pembangunan

Reporter: Muhammad Alief Andri | Editor: Muhammad Alief

MOMSMONEY.ID - Demonstrasi atau demo yang terjadi di sejumlah kota pada akhir Agustus 2025 dinilai menjadi sinyal kuat bagi pemerintah bahwa arah pembangunan Indonesia perlu diubah.

“Demonstrasi di akhir Agustus adalah alarm bagi pemerintah bahwa model pembangunan yang dipakai selama ini menyisakan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kerusakan alam,” ujar Firdaus Cahyadi, Founder Indonesian Climate Justice Literacy, dalam keterangan resminya, Selasa (2/9).

Firdaus menilai, pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam terbukti menciptakan ketimpangan sosial yang semakin dalam. Sementara itu, akumulasi kekayaan justru terkonsentrasi di segelintir orang atau yang sering disebut oligarki.

“Ketimpangan ini yang memicu ketidakadilan sosial. Celakanya, pemerintah dan sebagian anggota DPR malah mempertontonkan ketidakadilan tersebut secara terang-terangan, sehingga memicu kemarahan masyarakat,” tegasnya.

Dia mendesak pemerintah untuk mulai meninggalkan model pembangunan ekstraktif dan beralih ke pembangunan restorative kerakyatan.

Model ini, lanjutnya, menekankan keseimbangan ekosistem, keberlanjutan, serta melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi.

“Dengan keterlibatan masyarakat sejak awal, akan tumbuh rasa memiliki dan potensi amuk massa bisa dicegah,” kata Firdaus.

Namun, dia menyayangkan respons pemerintah yang justru melibatkan militer ke ruang sipil pasca kerusuhan.

“Respons ini mirip pola otoritarian Orde Baru. Mungkin bisa meredam sementara, tapi ketidakadilan sosial akibat pembangunan ekstraktif akan memicu kemarahan di masa depan,” tambahnya.

Firdaus juga mengingatkan, publik perlu terus bersuara agar Indonesia tidak berubah menjadi negara fasis militeristik.

“Kalau itu terjadi, pembangunan restorative akan sulit terwujud, sementara ekonomi ekstraktif akan semakin menguat untuk melindungi kepentingan segelintir elit,” imbuhnya.