27 Agustus Demo Apa? Ini Daftar Massa dan Tuntutannya di Depan Gedung DPR RI

Penulis: Widya Oktaviana | Editor: Widya Oktaviana

MOMSMONEY.ID - 27 Agustus demo apa? Pertanyaan itu mungkin terlintas di benak banyak orang ketika melihat unggahan-unggahan di media sosial yang ramai.

Ya, pada hari Kamis, 27 Agustus 2026 akan terjadi aksi demo di Jakarta, lebih tepatnya di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa tuntutan masing-masing.

Di antaranya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Para peserta demo yang berasal dari luar Jakarta, salah satunya Pati telah tiba beberapa hari sebelum demo 27 Agustus berlangsung.

Pihak mereka menyatakan bahwa aksi akan berlangsung dengan damai dan berfokus pada dua tuntutan terkait pemberantasan korupsi.

Sejumlah massa yang hadir di sekitar Gedung DPR pun sudah menyiapkan spanduk dan atribut sebelum aksi.

Di tengah dinamika itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pintu DPR terbuka untuk menerima aspirasi, sembari mengimbau seluruh peserta agar menjaga ketertiban.

"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan, dikutip dari www.dpr.go.id.

Terkait 27 Agustus demo apa, demo yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat ini telah membawa misi dan tuntutan yang berbeda-beda.

Berikut rincian tuntutan dari setiap kelompok yang dibawa dan akan disuarakan di depan Gedung DPR/MPR RI:

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)

Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.
Meminta hukuman mati bagi koruptor.

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB)

Mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Meminta hukuman mati bagi koruptor.
Mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)

Mengadili Prabowo-Gibran dan meminta pertanggungjawaban politik serta hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
Menghentikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mengevaluasi transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, termasuk menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar.
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.
Menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional sekaligus mempercepat bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.
Menjamin dan memenuhi hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi.
Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon.
Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik.
Menyita seluruh aset koruptor untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.