Waspada! Penipuan Digital di Indonesia 4 Kali Lebih Tinggi dari Negara Lain

MOMSMONEY.ID - Kasus penipuan digital di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Empat kali lebih tinggi dibanding negara lain.

Berdasarkan laporan Indonesia Anti Scam Center (IASC), hingga Januari 2026, jumlah laporan penipuan digital tercatat mencapai 432.637 laporan, meningkat dari 418.462 laporan pada Desember 2025. Artinya, rata-rata terdapat sekitar 1.000 laporan setiap harinya.

IASC juga menyebutkan, angka tersebut 3–4 kali lebih tinggi dibandingkan negara lain yang umumnya mencatat sekitar 150 hingga 400 laporan per hari.

Tingginya angka ini menunjukkan, masyarakat perlu semakin waspada terhadap berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang.

Merespon fenomena tersebut, CEO & Co-Founder Privy Marshall Pribadi mengatakan, salah satu modus yang semakin sering digunakan pelaku adalah penipuan melalui dokumen digital. 

Mulai invoice palsu, purchase order palsu, kontrak kerja fiktif, hingga dokumen administrasi yang dikirim melalui e-mail maupun pesan instan.

Baca Juga: Cara Mendapatkan Kode Otorisasi Privy pada Coretax Pajak, Gratis!

Untuk membantu masyarakat menghindari risiko tersebut, Marshall membagikan beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan sebelum mempercayai atau menandatangani dokumen digital.

1. Cermati sumber dan konteks dokumen

Ketika masyarakat menerima dokumen digital baik melalui e-mail ataupun pesan instan, periksa detail kontak pengirim seperti alamat e-mail dan domain perusahaan. Perbedaan tanda baca titik dan koma pun seringkali mengecoh masyarakat dan dijadikan sebagai celah penipuan.

Marshall mengatakan, dalam banyak kasus penipuan digital, pelaku memanfaatkan rasa panik dan urgensi agar korban tidak sempat melakukan verifikasi.

Tidak jarang pula, oknum mewajibkan calon korban untuk membagikan data-data pribadi dan melakukan pembayaran yang tentunya dapat merugikan masyarakat secara finansial.

"Karena itu, jika terdapat kejanggalan pada pengirim atau isi dokumen, sebaiknya lakukan konfirmasi ulang kepada pihak terkait melalui kanal resmi," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3). 

Baca Juga: EdTech Ruangguru Gandeng Privy Maksimalkan Operasional Digitalisasi Tanda Tangan

2. Periksa tanda tangan elektronik pada dokumen

Saat menerima dokumen digital yang disertai dengan tanda tangan elektronik, cek keabsahan penyedia tanda tangan digitalnya, yaitu Penyeleggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan periksa statusnya.

Tanda tangan elektronik yang sah hanya dapat diterbitkan oleh PSrE yang terdaftar resmi di Kementerian Komunikasi dan Digital RI, misalnya seperti Privy atau PSrE berizin lainnya.

Selain itu, periksa detail sertifikat digital yang tertera di dalam dokumen. Identitas penerbit harus jelas, termasuk nama PSrE yang menerbitkan sertifikat tersebut. Masa berlaku sertifikat juga perlu diperhatikan, sertifikat yang sudah kedaluwarsa atau tidak aktif dapat menjadi indikasi risiko keamanan.

"Langkah ini penting karena tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan sertifikat digital yang terdaftar dan diawasi regulator. Berbeda dengan tanda tangan hasil scan atau tempelan gambar, tanda tangan tersertifikasi memiliki sistem enkripsi yang dapat diverifikasi secara teknis," lanjut Marshall.

3. Lakukan verifikasi gratis di situs Privy (privy.id/verifikasi-pdf)

Untuk memastikan keaslian dokumen secara lebih menyeluruh, masyarakat juga dapat mengunggah dokumen digital berupa PDF ke situs resmi Privy guna memeriksa validitas tanda tangan elektronik serta memastikan dokumen tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani.

Layanan verifikasi di Privy ini dapat diakses publik secara gratis dan masyarakat dapat melakukan verifikasi dokumen digital dengan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE terdaftar di Indonesia.

Artinya, masyarakat tidak hanya dapat memverifikasi dokumen dengan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh Privy saja.

"Privy juga memastikan bahwa dokumen yang diunggah untuk proses verifikasi tidak disimpan dalam sistem, sehingga keamanan dan kerahasiaan dokumen tetap terjaga," tegas Marshal.

Baca Juga: Privy Gratiskan Sertifikat Elektronik di Coretax untuk Seluruh Wajib Pajak

Melalui proses verifikasi tersebut, masyarakat akan mendapatkan salah satu dari tiga hasil berikut:

1. Dokumen memiliki tanda tangan digital tepercaya.

Jika tanda tangan elektronik dinyatakan valid, sistem akan menampilkan informasi terkait tanda tangan digital beserta riwayat proses penandatanganannya.

Informasi ini mencakup siapa saja yang menandatangani dokumen, penyedia sertifikat elektronik yang digunakan, serta riwayat proses penandatanganan pada dokumen tersebut.

2. Tidak ada tanda tangan digital yang ditemukan pada dokumen.

Hasil ini menunjukkan, dokumen tidak memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi, sehingga keasliannya perlu ditelusuri lebih lanjut sebelum mengambil tindakan.

Baca Juga: Wapada! Penipuan Digital Melonjak Menjelang THR Cair

3. Dokumen tidak sepenuhnya tepercaya. 

Hasil ini dapat muncul jika terdapat indikasi ketidaksesuaian pada status tanda tangan dalam dokumen digital.

Hal ini dapat terjadi, jika sistem mendeteksi bahwa identitas penandatangan tidak menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSrE yang terdaftar di Kementerian Komdigi dan tanda tangan pada dokumen terindikasi mengalami perubahan setelah proses penandatanganan.

Lalu, dokumen tidak memiliki penanda waktu (timestamp) yang tepercaya, atau informasi pendukung untuk validasi jangka panjang tidak tersedia. Dalam kondisi tersebut, dokumen sebaiknya diperiksa lebih lanjut sebelum digunakan atau dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Pentingnya budaya verifikasi dokumen Digital

Marshall turut menekankan, meningkatnya penipuan digital menunjukkan pentingnya membangun kebiasaan verifikasi sebelum mempercayai dokumen digital. 

"Banyak masyarakat masih menilai keaslian dokumen digital hanya dari tampilannya. Padahal, dokumen digital dapat dimodifikasi tanpa terlihat secara kasat mata. Karena itu, verifikasi menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan," ujar Marshall.

Ia menambahkan, membiasakan diri untuk cek dulu sebelum percaya dapat membantu masyarakat mengurangi risiko menjadi korban penipuan digital.

"Kepercayaan di era digital perlu dibangun di atas verifikasi. Melalui edukasi berkelanjutan dan penyediaan layanan verifikasi dokumen digital, kami berharap masyarakat semakin kritis dan terbiasa memastikan keaslian dokumen sebelum mempercayainya," tutup Marshall.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News