Dorong Infrastruktur Berkelanjutan, BritCham Gandeng Kemenko Bahas Akses Pendanaan

Penulis: Chelsea Anastasia | Editor: Chelsea Anastasia

MOMSMONEY.ID - British Chamber of Commerce atau BritCham Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyelenggarakan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) mengenai akses pendanaan untuk infrastruktur berkelanjutan di Jakarta selama dua hari, Kamis, (8/5) dan Jumat, (9/5).

Chairman BritCham Indonesia sekaligus CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro menegaskan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam membentuk kemitraan infrastruktur berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Donny, dialog antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk mewujudkan visi kebijakan menjadi langkah nyata. Ia mengatakan, diskusi ini tidak hanya mengungkap berbagai hambatan praktis, tetapi juga membuka peluang dan ruang baru melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif.

“BritCham bangga menjadi fasilitator diskusi strategis dalam FGD ini yang menjembatani berbagai perspektif sekaligus mendorong kerja sama untuk membuka peluang baru serta mempercepat pengembangan infrastruktur di Indonesia,” ujar Donny, dikutip Kamis, (21/5).

Diselenggarakan oleh Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (PERBINA), tema “Unlocking Infrastructure Financing: Perspectives from International Financial Institutions” diangkat dalam FGD pertama. Diskusi ini fokus pada cara membuka akses pendanaan untuk infrastruktur berkelanjutan.

Dipimpin oleh Donny, BritCham dan Standard Chartered memfokuskan diskusi pada sejumlah area utama, antara lain: mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia; meninjau peran perbaikan kebijakan dan koordinasi antarlembaga; meningkatkan kelayakan dan visibilitas proyek; memperkuat mekanisme berbagi risiko; serta memperluas skala blended finance dan memperkuat kerangka kerja Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Donny mengatakan, pihaknya melihat, pembiayaan infrastruktur tidak cukup hanya dengan modal dana. Sebab, diperlukan kepercayaan, transparansi, dan keselarasan antara prioritas publik dan kapabilitas swasta.

"FGD ini menjadi ruang penting untuk menggali wawasan kelembagaan dan mengidentifikasi aspek strategis yang memungkinkan koherensi kebijakan memberikan dampak besar, serta mengeksplorasi model pembiayaan yang dapat direplikasi dan ditingkatkan skalanya,” imbuhnya.

Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY turut hadir di kesempatan yang sama. Ia menyorot pentingnya memadukan wawasan dari institusi-institusi internasional, serta peran strategis kerjasama global untuk memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Kita ingin memperkuat kemitraan jangka panjang – inilah yang menjadi hal esensial. Indonesia memiliki potensi menjadi pusat gravitasi baru di kawasan, dengan pengembangan yang terintegrasi dan konektivitas global yang kuat, ditopang oleh kekayaan sumber daya alam serta kualitas sumber daya manusia yang luar biasa,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News