Regulasi AI dari Berbagai Negara di Asia Pasifik

Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Danielisa Putriadita

MOMSMONEY.ID - Artificial intelligence (AI) saat ini menjadi topik yang menjadi sorotan di berbagai industri. Berdasarkan riset dari Kearney sektor teknologi AI berpotensi memberikan kontribusi sebesar US$ 1 triliun di wilayah Asia Tenggara.

Menyambut AI, tentu saja pemerintah negara-negara di Aisa Tenggara bersemangat mencari cara untuk mengembangkan AI melalui regulasi dan kebijakan yang ramah AI.

Misalnya Singapura memiliki rencana komperhensif untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi AI melalui National AI Strategy. Begitupun, Malaysia memiliki kebijakan nasional pada industri 4.0 dan Indonesia juga memiliki peta jalan (roadmap) impelementasi AI.

Dalam pandangan yang lebih luas, Vice President Governmental & Regulatory Affairs, IBM Asia Pacific Stephen Braim mengatakan adopsi AI sudah diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di seluruh Asia Pasifik sejak belasan tahun lalu. Namun, memang perkembangan adopsi AI beberapa tahun belakangan jadi cukup pesat.

Terkait bagaimana pemerintah mendukung adopsi AI, Stephen melihat Uni Eropa jadi negara yang sigap dalam mengatur industri AI. Para menteri Uni Eropa telah mengesahkan UU Kecerdasan Buatan. Peraturan tersebut mengatur penggunaan teknologi AI di sektor yang berisiko tinggi seperti hukum dan ketenagakerjaan. Dan memastikan sistem cukup transparan dan akurat. Juga harus memenuhi standar keamanan siber dan kualitas data yang digunakan untuk melatih teknologi tersebut.

Selain itu, Singapura jadi yang responsif dalam adopsi AI. Negara tersebut memiliki sebuah lembaga yang menghimpun kerjasama terkait open source global untuk mengembangkan sarana pengetesan kecerdasan buatan. Lembaga tersebut bernama AI Verify Foundation.

"Aplikasi AI dan model adopsi AI di Singapura akan diverifikasi seberapa aman, terbuka dan dapat dipercaya," kata Stephen.

Langkah serupa juga Stephen liat terjadi di Australia, Jepang dan Korea Selatan. "Banyak yang dilakukan pemerintah negara tersebut bersama dengan perusahaan seperti IBM dalam membentuk keseimbangan regulasi yang tepat untuk mendukung adopsi AI baik untuk keprluan masyarakat maupun bisnis," kata Stephen.

Dengan adanya peraturan yang dibuat pemerintah maka AI bisa diadopsi dengan memilik pedoman etika serta transparan. Dengan begitu, AI yang dapat dipercaya dan diandalkan bisa terjadi dalam jangka panjang.

"AI dikembangkan dalam etika transparansi pada sistem terbuka, dan dianalisis inilah yang sedang IBM kerjakan karena IBM memiliki dewan etika snediri dan telah mengamati semua pengembangan AI dan kami terlibat dengan pemerintah dalam hal pendekatan etis terhadap pengembangan dan pemanfaatan AI," kata Stephen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News