Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Penting, Bagian dari Kesehatan Masyarakat

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

MOMSMONEY.ID - Hari Perempuan Internasional tak sekadar jadi momen perempuan harus dilindungi dari upaya kekerasan yang terjadi dan pemenuhan hak kesehatan dalam pekerjaan, lo.

Data WHO Global Health Observatory 2023 menunjukkan, sebanyak 63,2% persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan dan 90,6% perempuan menerima layanan antenatal care (pemeriksaan kehamilan) minimal empat kali selama kehamilan. Ini berarti, ada upaya pencegahan risiko kematian ibu dan bayi.

Dari segi kesetaraan gender, dalam laporan Global Gender Gap 2025, Indonesia berada di peringkat ke-97 dunia, naik tiga posisi dibanding tahun sebelumnya. Skor ini naik dari 68,6% menjadi 69,2%.

Kemajuan ini turut tercermin dalam peningkatan keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan, di mana skor kesetaraan untuk kategori legislator, pejabat senior, dan manajer naik signifikan dari 20,5% pada 2006 menjadi 49,4% pada 2025.

Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menegaskan, Pemerintah Indonesia akan memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan dan kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional.

Arifah bilang, kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar, dilanjutkan dengan penegakan keadilan dan diwujudkan melalui aksi nyata dalam kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan.

Salah satu prinsip penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dia menyatakan, adalah kesetaraan gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, serta kontrol yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan.

“Berbagai studi menunjukkan, pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Arifah dalam Forum Perempuan bertajuk “Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan” di Jakarta belum lama ini.

Di sisi lain, data BPS 2024 memperlihatkan, sekitar 5,9% perempuan berusia 20-24 tahun berstatus kawin atau hidup bersama sebelum 18 tahun. Hal ini berpotensi memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kemandirian mereka.

Kondisi ini menegaskan, perkembangan akses dan representasi perlu diiringi dengan penguatan kepemimpinan substantif perempuan di tingkat komunitas, agar hak dan keadilan benar-benar terwujud dalam aksi nyata dan berdampak langsung pada kesehatan keluarga serta masyarakat.

Pendiri dan Ketua FNM Society sekaligus Ketua Dewan Pembina Indonesia Health Development Center (IHDC) Nila Moeloek menekankan, perempuan bukan hanya penerima manfaat program kesehatan, melainkan penggerak perubahan.

Karena itu, Nila menyoroti kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar hak dan keadilan benar-benar terwujud dalam tindakan nyata.

“Perempuan sebagai pemimpin komunitas mendorong upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Investasi pada perempuan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak dan keadilan,” kata Nila.

Lovely Daisy, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan berbasis pencegahan dan keterlibatan komunitas.

Ia menilai, penguatan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pendekatan yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama.

Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong praktik hidup sehat di tingkat keluarga dan komunitas, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga kesehatan reproduksi.

Oleh karena itu, sistem kesehatan perlu memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap informasi, layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi mereka.

Figen Samdanci, Growth and Emerging Market Leadership Team Takeda Pharmaceuticals, menegaskan kembali upaya perusahaan untuk membangun kemitraan jangka panjang dalam memperkuat kesehatan masyarakat.

Dia menyebutkan, peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada pengembangan obat-obatan dan vaksin yang inovatif.

“Takeda menjalankan kemitraan yang dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan perempuan, memperkuat perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta mendukung upaya pencegahan di tempat yang paling penting, di tengah masyarakat,” sebutnya.

Sementara Verania Andria, Assistant Representative United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat yang komprehensif.

Dia bilang, perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang sehat dan setara.

“Melalui program Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK) yang diinisiasi oleh UNFPA, kami berupaya memperkuat sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTP/AP) melalui peningkatan kapasitas layanan lini depan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta kampanye kesadaran publik,” kata Verania.

FNM Society dan Takeda berharap, kolaborasi yang terbangun dapat memperkuat peran perempuan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi keluarga serta generasi mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News