Buruh Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Reporter: Arfyana Citra Rahayu, Bidara Pink, Ratih Waseso, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Hendrika

MOMSMONEY.ID - Sabtu (3/9) kemarin, akhirnya Pemerintah mengumumkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Solar dan Pertalite. Harga BBM non subsidi Pertamax juga dinaikkan. Kenaikan harga BBM tersebut berlaku mulai Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga BBM Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan harga Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Pasca kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar serta Pertamax, berikut rincian harga BBM Pertamina September 2022:

- Harga Biosolar Rp 6.800 per liter

- Harga Pertalite Rp 10.000 per liter

- Harga Pertamax Rp 14.500 per liter hingga Rp 15.200

- Harga Pertamax Turbo Rp 15.900 per liter hingga Rp 16.250 per liter

- Harga Pertamina Dex Rp 17.400 per liter hingga Rp 18.100 per liter

- Harga Dexlite Rp 17.100 per liter hingga Rp 17.800 per liter

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk mendukung rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," ungkap Jokowi.

Namun, keinginan tersebut tak dapat dilanjutkan. Sebab, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat terus.

Hal lainnya adalah lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi.

"Mestinya uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit, yaitu mengalihkan subsidi BBM," tegas Jokowi.

Maka pemerintah memutuskan harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian.

Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp 150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta rupiah per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.000.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan bantuan untuk nelayan," imbuh Jokowi.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat, harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.

Meski harga BBM Pertalite dan Solar naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat. Hal ini dengan memberikan tambahan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun.

“Maka, sebagian dari belanja yang tadinya untuk keseluruhan subsidi, akan digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Ada tambahan Rp 24,17 triliun,” tambah Sri Mulyani, sesaat setelah Arifin selesai membacakan keputusan pemerintah.

Sri Mulyani berharap, tambahan jaring pengaman sosial yang sudah ditebar pemerintah ini mampu menahan penambahan jumlah kemiskinan akibat meningkatnya harga BBM. Ia juga memastikan, pemerintah tetap akan memberikan berbagai program yang akan menjaga daya beli masyarakat.

Sri Mulyani juga tak menampik kenaikan harga BBM ini akan membawa dampak terhadap peningkatan inflasi dan progres pemulihan ekonomi. Untuk itu, dirinya dan jajaran pemerintah akan berupaya untuk terus memantau dan memasang kuda-kuda agar laju pertumbuhan ekonomi tak tersendat.

Tolak kenaikan harga BBM

Sementara, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah siang ini (3/9). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut.

Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%.

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5% hingga 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9).

Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," ucap Said.

Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150.000 selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang Rp 150.000 akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah," Said Iqbal.

Said juga mengkhawatirkan, dengan naiknya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK.

Oleh karena itu, Partai Buruh dan Serikat Buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

"Pimpinan DPR atas nama Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," kata Said.

Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI. Antara lain akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pelanbaru. Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.

“Di DPR 3000 buruh - 5000 buruh (yang akan melakukan aksi), di seluruh indonesia puluhan ribu buruh,” ucap dia.

Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu; tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10% sampai 13%,” imbuh Said.

Pembatasan distribusi BBM subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, meski harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar naik, pembatasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi tetap berjalan melalui sistem digitalisasi oleh PT Pertamina.

Arifin bilang, mengenai ketepatan alokasi BBM subsidi, banyak dari masyarakat yang masih menggunakan BBM subsidi meskipun tergolong mampu.

“Ini tentu saja di lapangan di lakukan pengawasan. Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan pengaturan dengan digitalisasi,” jelasnya dalam dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9).

Dia mengharapkan, dengan metode digitalisasi tersebut, bisa lebih mempertajam ketepatan pemanfaatan BBM subsidi untuk yang membutuhkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News