Asyik, Tak Ditemukan KIPI Berat pada Vaksin Booster Covid-19

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi

MOMSMONEY.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana memulai pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster pada 12 Januari mendatang.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pelaksanaan tersebut sesuai dengan target Badan Kesehatan Dunia (WHO) dimana pelaksanaan vaksinasi booster dapat dilakukan pada trisemester pertama tahun 2022.

Adapun jenis vaksin dan skema pemberian vaksinasi akan menunggu rekomendasi dari ITAGI dan BPOM. Wiku menambahkan, sejauh ini berdasarkan uji klinis vaksin dosis ketiga tidak ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) berat.

"Sejauh ini telah dilakukan uji klinis pemberian booster vaksin dan ditemukan tidak ada indikasi KIPI berat pada subjek penelitian dan direkomendasikan bahwa rentang antara penyuntikan dosis kedua dan ketiga minimal 6 bulan setelahnya," kata Wiku dalam konferensi pers virtual yang disiarkan BNPB, Selasa (4/1).

Vaksinasi dosis ketiga akan diberikan kepada populasi yang berusia lebih dari 18 tahun. Dan berdomisili di kabupaten/kota yang telah memenuhi cakupan vaksin dosis pertama minimal 70% penduduk dan vaksin dosis kedua kepada minimal 60% dari jumlah penduduknya.

Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, untuk pelaksanaan perdana vaksinasi booster pemerintah menyiapkan 10 juta-15 juta dosis vaksin.

"Booster ada 10 juta-15 juta [dosis]. Ini dari semua merk ya. Nanti berbarengan antara yang gratis dan berbayar," kata Nadia.

Total saat ini sudah ada 214 Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kriteria untuk dapat memulai pelaksanaan vaksinasi booster pada pertengahan bulan ini.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut untuk kebutuhan vaksin bagi pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga sekitar 230 juta dosis. Saat ini pemerintah sudah mengamankan sekitar 113 juta dosis.

Berdasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan Center of Disease Control (CDC) dan Food and Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk booster vaksin Moderna dilakukan setengah dosis.

Budi menyebut jika penggunaan vaksin Moderna dan Pfizer untuk booster hanya setengah dosis dengan efektivitas yang sama dengan satu dosis maka, kemungkinan kebutuhan vaksin booster dapat dipenuhi dari skema gratis. Namun keputusan penggunaan dosis vaksin booster dua merk ini masih menunggu hasil penelitian ITAGI.

"Lalu kemudian jika untuk vaksin Pfizer dan Moderna memang setengah dosis dan dosis penuh tidak ada beda dari sisi efektifitasnya, kita bisa menggunakan setengah dosis.

Maka kemungkinan besar seluruh kebutuhan vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis. Tapi ini masih dalam diskusi ya nanti hasilnya akan keluar sesudah laporan dari tim profesor-profesor ITAGI," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News