Anggaran untuk Tekan Angka Kekerasan Seksual Terhadap Anak Harus Naik, Ini Faktanya

Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Danielisa Putriadita

MOMSMONEY.ID - Wahana Visi Indonesia (WVI) menggelar kampanye publik bertema “Lawan Kekerasan Seksual, Perkuat Kebijakan dan Tingkatkan Anggaran” di Jakarta guna memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Project ANANDA (Advocating National Special Fund Allocation for Children Protection from Sexual Violences Against Children).

Ini sebuah inisiatif advokasi untuk mendorong peningkatan alokasi anggaran khusus bagi layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

Kampanye tersebut berkolaborasi bersama dengan mitra kolaborator, yaitu Aliansi Remaja Independen (ARI), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2), Plan Indonesia,

Lalu, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children (IJF EVAC).

Juga, mendapat dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang turut menandatangani petisi ini juga.

Berikut adalah tiga poin utama terkait pentingnya peningkatan anggaran:

1. Angka kekerasan seksual terhadap anak tinggi, namun anggaran dipangkas

Sepanjang Januari hingga November 2025, Kemen PPPA mencatat sebanyak 16.196 kasus kekerasan terjadi pada anak-anak, dimana 9.457 kasusnya termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

Ironisnya, terjadi pemangkasan anggaran tahunan Kemen PPPA sebesar 53%, sehingga layanan perlindungan anak semakin terbatas.

Fakta ini menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual terhadap anak belum menjadi prioritas yang mendapatkan perhatian serius.

2. Layanan pencegahan dan penanganan masih minim

Tanpa dukungan anggaran yang memadai, banyak korban tidak mendapatkan layanan psikososial, pendampingan hukum, maupun pemulihan yang layak.

Peningkatan anggaran akan memungkinkan program pencegahan diperluas melalui edukasi masyarakat, penguatan kapasitas aparat daerah, serta pemulihan yang lebih cepat dan berkualitas untuk mengurangi risiko trauma berkepanjangan.

3. Kebijakan daerah perlu mendapatkan dukungan pemerintah pusat

Implementasi kebijakan di tingkat daerah masih lemah karena isu ini belum masuk program prioritas.

Dengan anggaran yang cukup, koordinasi lintas sektor akan lebih efektif, sehingga upaya perlindungan anak dapat berjalan optimal dan angka kekerasan seksual dapat ditekan secara nyata.

“Kami mendukung upaya kolaboratif ini untuk memperkuat kebijakan dan memastikan anggaran yang memadai bagi perlindungan anak," kata Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kemen PPPA, dalam keterangan tertulis.

Dengan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan media, maka diharapakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.

Ciput juga mengatakan, perlindungan anak dari kekerasan seksual tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara kebijakan, anggaran, dan implementasi di lapangan.

Untuk menurunkan angka kekerasan seksual secara berkelanjutan, butuh langkah nyata mulai dari menciptakan regulasi yang berpihak pada anak, dukungan anggaran yang memadai dan kolaborasi lintas sektor.

Satrio Rahargo, Manajer Perlindungan dan Partisipasi Anak WVI, menyampaikan, perlindungan anak dari kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kebijakan yang harus didukung anggaran memadai.

"Wahana Visi Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memastikan suara anak didengar dan kebijakan berpihak pada mereka. Atas dasar tersebut, Project ANANDA hadir untuk anak-anak Indonesia,” ujar Satrio.