Survei Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas Ungkap Rapor Merah Kinerja Pemerintah

MOMSMONEY.ID - Masyarakat belum puas terhadap kinerja pemerintah. Begitulah, kesimpulan dari laporan yang bertajuk National Kawula17 Survey (NKS) pada kuartal kedua 2025 oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17). 

Isu ekonomi dan korupsi mendominasi prioritas utama masyarakat dalam memberikan rapor merah kepada kinerja pemerintah. Temuan ini menyajikan gambaran yang tajam mengenai sentimen publik di tengah dinamika kebijakan dan berbagai kasus yang mencuat belakangan ini.

Ekonomi Tetap Jadi Isu Krusial, Korupsi Menanjak Tajam

Sejak awal tahun, ekonomi konsisten menempati posisi teratas sebagai isu paling penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Pada Q2 2025, 52% masyarakat menganggap isu ini krusial, walaupun angka ini menurun dibandingkan Q1 2025 (60%). Fokus terhadap isu ekonomi ini secara signifikan dirasakan oleh masyarakat di Jawa (62%) dibandingkan pulau lainnya.

Di balik angka-angka tersebut, tersembunyi kekhawatiran mendalam. Dua permasalahan paling mendesak yang disorot publik erat kaitannya dengan ekonomi, yaitu meningkatnya pengangguran (49%) dan mahalnya harga bahan pokok (43%). 

Kedua isu ini konsisten menempati posisi teratas sejak Q1 2025, mengindikasikan belum adanya perbaikan signifikan terkait isu pengangguran dan bahan pokok dalam beberapa bulan terakhir, bahkan cenderung memburuk di mata publik.

Selain ekonomi, isu korupsi juga mendapatkan kenaikan perhatian dari kuarter sebelumnya. Maraknya praktik korupsi (48%) disorot dan menjadi isu yang dianggap masyarakat perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. 

Baca Juga: Keyakinan Konsumen Turun, Pemerintah: Dampak dari Ketidakpastian Ekonomi Global

Fenomena ini disinyalir merupakan respons terhadap maraknya pemberitaan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang membanjiri ruang publik beberapa bulan terakhir.

Transparency International Indonesia menilai temuan ini perlu diwaspadai. Pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi seharusnya dapat menyakini publik akan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ketika pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi justru disorot negatif, maka hampir pasti ada kesalahan dalam cara pemerintah memberantas korupsi.

Ekonomi dan Korupsi: Pekerjaan Rumah Penting bagi Pemerintah

Sejak awal tahun ini, ekonomi dan korupsi konsisten menempati posisi atas sebagai isu paling penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Kedua isu ini menjadi perhatian utama masyarakat, yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah. Ekonomi dan penanganan korupsi perlu menjadi perhatian pemerintah untuk segera secara efektif dan tuntas ditangani sehingga dapat meningkatkan persepsi kinerja pemerintah dari mata masyarakat.

Survei NKS Q2 2025 mencatat bahwa 43% masyarakat khawatir dan menganggap mahalnya harga bahan pokok menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pemerintah. Permasalahan pengangguran (49%) juga dirasakan, terutama oleh masyarakat di Jawa (65%) dan mereka yang berusia 25-34 tahun (59%).

Kondisi ekonomi yang belum stabil ini, dengan harga bahan pokok dan angka pengangguran yang kian meningkat, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang efektif, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus menurun. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Berkaitan dengan isu korupsi, Transparency International Indonesia beranggapan bahwa upaya pengungkapan kasus korupsi oleh pemerintah belum menyelesaikan persoalan korupsi dari akarnya. Misalnya, karena pemerintah tidak kunjung mengundangkan RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, RUU Pengadaan Barang dan Jasa, dan berbagai aturan maupun kebijakan lain yang pro terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, publik juga dipertontonkan dengan praktik yang identik dengan perilaku korupsi, seperti pengisian jabatan yang jauh dari standar meritokrasi dan bahkan kriminalisasi terhadap whistleblower kasus korupsi.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Laptop Kemendikbud Rp 9,9 Triliun, Pengamat Hukum Soroti Hal Ini

Program Manager Kawula17, Maria Angelica, menekankan pentingnya upaya-upaya yang secara konsisten dapat mengawal kebijakan Selain rutin menyelenggarakan survei yang datanya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, Kawula17 baru saja meluncurkan Kawal Prolegnas, sebuah platform di mana publik dapat men-track beberapa RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas, termasuk RUU Perampasan Aset. 

"Pengawasan atas kebijakan pemerintah sangat penting, supaya kita bisa selalu tahu sikap dan posisi pemerintah di berbagai isu, termasuk dalam penanganan korupsi,” kata Maria dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6). 

Sejalan dengan tanggapan ini, Transparency International Indonesia menekankan bahwa keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi harus lebih dari sekadar pengungkapan korupsi oleh penegak hukum. “Jika pemerintah abai, bukan tidak mungkin pemerintah justru dianggap gagal dalam soal pemberantasan korupsi,” lanjut Transparency International Indonesia.

Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer- Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring. Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 12-15 Mei 2025 dengan sampel representatif sebesar 417 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News