MOMSMONEY.ID - Pemerintah Indonesia sedang mempercepat pengembangan kecerdasan buatan (AI) melalui Strategi AI Nasional dan Visi Indonesia Digital 2045. Langkah ini sangat penting dalam menciptakan ekosistem AI yang inovatif, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Strategi ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan penerapan AI di berbagai sektor di Indonesia dan memfasilitasi penggunaan teknologi ini secara etis dan bertanggung jawab.
Rajesh Ganesan, President ManageEngine, menyampaikan bahwa strategi ini dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan adopsi AI di Indonesia. “
Pendekatan ini memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara,” ujarnya.
Strategi AI Nasional sendiri mencakup beberapa aspek penting, seperti inovasi dan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur data yang kuat, serta etika dan regulasi.
Baca Juga: POCO Dukung Masa Depan Esports Indonesia: Harga Lebih Ekstrem, Gaming Lebih Jago
Di sektor inovasi dan produktivitas, pemanfaatan AI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi di bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan edukasi kepada tenaga kerja agar siap menghadapi tantangan yang timbul akibat perkembangan AI. Salah satu aspek penting lainnya adalah penerapan standar Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk mengelola data secara efisien dan aman.
Namun, meskipun AI memiliki potensi besar, integrasi AI Generatif (GenAI) dalam Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (GRC) masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan privasi data. Rajesh menjelaskan bahwa meningkatnya insiden kebocoran data di Indonesia menjadi isu utama yang harus dihadapi.
“Perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk mencegah kebocoran,” jelasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebocoran data menjadi masalah yang serius di Indonesia. Berdasarkan data, dari Januari 2020 hingga Januari 2024, sekitar 3,96 miliar akun digital mengalami kebocoran data di seluruh dunia, dengan Indonesia berada di peringkat kedelapan dalam jumlah insiden tertinggi. Hal ini menjadi perhatian besar bagi regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang kini tengah mendorong penerapan aturan yang lebih ketat terkait penggunaan AI dalam sektor keuangan.
Baca Juga: Samsung Innovation Campus: Membangun Generasi Muda Ahli Coding dan AI Masa Depan
Rajesh juga menekankan bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi dalam hal kepatuhan regulasi. GenAI memiliki kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendeteksi pola anomali dan potensi pelanggaran. Selain itu, AI dapat mengotomatiskan alur kerja kepatuhan, seperti analisis risiko dan pemantauan kebijakan perusahaan, serta meningkatkan akurasi keputusan dengan memberikan rekomendasi berbasis data real-time.
Meski begitu, meskipun AI dapat mempercepat kepatuhan, intervensi manusia tetap diperlukan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh tetap sesuai dengan regulasi dan etika. “Keseimbangan antara otomatisasi dan pengawasan manusia sangat penting agar AI dapat digunakan secara efektif dan tetap patuh terhadap regulasi,” tutur Rajesh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
