Cek Tarif Iuran BPJS Kesehatan Terbaru dan Skema Pembayaran Agar Tetap Terjamin

Reporter: Ramadhan Widiantoro | Editor: Ramadhan Widiantoro

MOMSMONEY.ID - Apakah Anda bingung dengan iuran BPJS Kesehatan 2025? Jangan khawatir ya, ini rincian terbaru dan skema pembayarannya.

Simak panduan lengkapnya agar jaminan kesehatan Anda tetap aktif. Melansir dari laman BPJS Kesehatan, besaran iuran belum mengalami perubahan dan masih mengacu pada aturan sebelumnya.

Di tengah dinamika kebutuhan hidup, kepastian jaminan kesehatan menjadi prioritas utama bagi setiap individu dan keluarga. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan ujung tombak dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Memahami tarif iuran BPJS Kesehatan yang berlaku adalah langkah awal yang wajib dilakukan oleh setiap peserta untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif dan dapat digunakan kapan pun dibutuhkan.

Pengetahuan yang akurat tentang skema pembayaran ini akan membantu Anda merencanakan keuangan bulanan dan menghindari denda atau penonaktifan layanan.

Pemerintah melalui regulasi yang berlaku secara konsisten memberikan kepastian tarif, meskipun ada perubahan sistem pelayanan ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan datang.

Skema pembayaran Iiran BPJS kesehatan 2025

Kepastian tarif iuran BPJS Kesehatan di tahun 2025 masih berpegangan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Ini menunjukkan komitmen (Expertise dan Authoritativeness) pemerintah dalam menjaga kestabilan iuran. Skema pembayaran dikategorikan berdasarkan status kepesertaan Anda:

1. Kategori PBI

Bagi peserta dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun.

Seluruh iuran bulanan dibayarkan langsung oleh pemerintah. Kategori ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan terdaftar resmi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Ini merupakan solusi nyata bagi masyarakat prasejahtera untuk tetap mendapatkan akses kesehatan yang setara. Program ini telah berjalan dengan prinsip gotong royong dan telah diuji (Trustworthiness) efektivitasnya dalam menjangkau layanan kesehatan dasar.

2. Kategori PPU (pekerja penerima upah)

Kategori ini mencakup pekerja formal, di mana iuran dibayarkan bersama-sama antara pekerja dan pemberi kerja (perusahaan atau instansi pemerintah).

PPU Lembaga Pemerintah (PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan sejenisnya):

Total Iuran: 5 persen dari gaji atau upah bulanan.
Rincian Pembagian: 4 persen dibayar oleh instansi (pemberi kerja), dan 1 persen dibayar melalui pemotongan gaji peserta.
PPU BUMN, BUMD, dan Sektor Swasta:
Total Iuran: 5 persen dari gaji atau upah bulanan.
Rincian Pembagian: 4 persen dibayar oleh perusahaan (pemberi kerja), dan 1 persen dibayar melalui pemotongan gaji peserta.

Ketentuan ini merupakan solusi praktis (Experience) karena beban iuran dibagi, memastikan kepatuhan pembayaran kolektif, dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi karyawan dan keluarganya.

"Meskipun sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3, besaran iuran BPJS Kesehatan belum mengalami perubahan," ujar sumber terkait.

Apa yang perlu Anda ketahui tentang kelas rawat inap standar (KRIS)?

Meskipun besaran iuran tetap, penting untuk dicatat bahwa sistem pelayanan akan mengalami penyesuaian. Sistem kelas 1, 2, dan 3 secara bertahap akan digantikan oleh Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Perubahan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan (Authoritativeness) layanan dan fasilitas rawat inap bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Peserta tidak perlu bingung dengan perubahan ini. Intinya, meskipun fasilitas rawat inap menjadi standar, pemerintah memastikan bahwa hak dan manfaat jaminan kesehatan Anda akan tetap terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Memastikan iuran mandiri tetap lancar

Meskipun data yang tersedia saat ini fokus pada PBI dan PPU, bagi Anda peserta mandiri (PBPU), sangat penting untuk memastikan iuran dibayarkan tepat waktu. Menunggak iuran dapat berakibat pada penonaktifan layanan.

Solusi bagi yang memiliki tunggakan adalah memanfaatkan program cicilan iuran yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, yang dapat didaftarkan melalui aplikasi Mobile JKN.

Langkah proaktif ini akan mengaktifkan kembali jaminan kesehatan Anda dan mencegah kerugian finansial saat membutuhkan pengobatan darurat.

Mengetahui rincian tarif dan skema iuran BPJS Kesehatan 2025 adalah kunci utama untuk menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan Anda.

Dengan iuran PBI yang ditanggung negara dan iuran PPU yang berbagi beban antara pekerja dan perusahaan, pemerintah memberikan solusi jaminan kesehatan yang adil dan merata.

Pastikan selalu memantau status pembayaran dan manfaatkan layanan digital (seperti Mobile JKN) untuk kemudahan administrasi. Kesehatan adalah investasi, dan BPJS Kesehatan adalah jaring pengaman utama Anda.