BI: Keberlanjutan UMKM Perempuan Rendah, Akses Keuangan Digital Penting

MOMSMONEY.ID - Bank Indonesia atau BI menyorot rendahnya risiko keberlanjutan perempuan dalam menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM yang hanya sebesar 5%.

Maka, menurut BI, teknologi digital penting sebagai akses untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pelaku usaha.

Sebab, 5% merupakan angka yang kecil dibandingkan dengan risiko keberlanjutan usaha laki-laki yang mencapai 8,1%.

Nyatanya, studi dari UN Women menyebutkan, pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan secara global dapat berkontribusi langsung untuk peningkatan diversifikasi ekonomi dan kesetaraan penghasilan.

Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI Sri Noerhidajati mengatakan, dari temuan tersebut, tingkat partisipasi perempuan dalam perekonomian atau yang memulai usaha baru hanya sebesar 10%.

"Kita menyadari, pemberdayaan UMKM perempuan tidak dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja, melainkan sinergi, kolaborasi, dengan pemerintah, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki concern terhadap ekosistem UMKM," katanya, Rabu (7/5).

Oleh karena itu, menurut dia, penggunaan teknologi dapat memperluas jangkauan dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan usaha. Misalnya, inovasi seperti QRIS yang memudahkan UMKM dalam bertransaksi ke dalam sistem keuangan nasional.

"QRIS inilah yang bisa menjadi satu track record bagi bank untuk melihat keberlanjutan atau arus kas sehari-hari dari UMKM. Data ini bersifat kredibel dan real time, sehingga penting bagi lembaga keuangan untuk dapat menilai kelayakan kredit," ujar Sri.

Hingga triwulan I 2025, dia menyebutkan, pengguna QRIS telah mencapai 56,3 juta dengan volume transaksi mencapai 2,5 miliar transaksi. Adapun merchant QRIS didominasi oleh UMKM, sebanyak 38,1 juta.

"BI terus mendorong inovasi sistem pembayaran digital. Yang terbaru, melalui QRIS Tap, yang baru diluncurkan Maret 2025. Saat ini masih diimplementasikan di beberapa merchant, nanti ke depan akan diperluas," imbuh Tri.

Lebih lanjut, BI telah menginisiasi program pengembangan ekonomi inklusif bagi kelompok subsisten. Program ini diimplementasikan di 46 kantor perwakilan BI di daerah.

Hingga 2024, 83% kelompok subsisten binaan BI telah menyediakan pilihan transaksi non-tunai. Digitalisasi, menurut Tri, sudah menjadi suatu kebaruan bagi usaha para kelompok subsisten.

"Selanjutnya, di tahun 2025 ini, BI juga akan menyusun penguatan model bisnis ekonomi keuangan inklusif kelompok subsisten dengan penguatan lensa gender," ujarnya.