Dorong Perempuan Sehat dan Berdaya untuk Cegah KDRT Bertambah

MOMSMONEY.ID - Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang terjadi di Indonesia.

Wakil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Veronica Tan melihat, mencegah KDRT bisa dilakukan dengan berbagai upaya.

Seperti edukasi melalui sekolah, kampanye lewat publik, dan pemberitaan di media massa. Tak hanya itu, pemahaman bahwa menikah di usia muda bukan solusi yang harus diterapkan dalam perkembangan generasi saat ini.

"Mindset-nya menikah usia 15 tahun sementara ekonomi tidak ada dan jumlah anak banyak. Yang terjadi, perempuan diminat menikah di usia muda. Tidak ada family planning," ujar Veronica di acara Women National Conference bertema Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global, Selasa (11/3).

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, Farid Nila Moeloek (FNM) Society bersama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) didukung oleh Takeda juga mendukung perempuan Indonesia sehat dan berdaya.

Veronica mengapresiasi inisiatif hasil kolaborasi antara FNM Society, UNFPA, dan Takeda dalam menyelenggarakan Konferensi Nasional Perempuan 2025.

Dia berharap, kemitraan ini menjadi langkah nyata yang membantu perempuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak dan perlindungan dari kekerasan.

"Saya percaya, ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang setara, berdaya dalam berbagai sektor baik itu pendidikan, ekonomi, maupun politik, perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa," tambah Veronica.

Sejalan dengan tema Hari Perempuan Internasional 2025 For ALL Women and girls: Rights. Equality. Empowerment", FNM mendorong aksi nyata untuk membuka akses dan peluang yang setara, serta mewujudkan masa depan yang lebih inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali, khususnya perempuan.

Prof Nila Moeloek, Ketua FNM Society, melihat pemberdayaan perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.

Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa hampir 50% di antaranya adalah perempuan. Jumlah ini, menurut Nila, bukan hanya mencerminkan potensi luar biasa, tetapi juga menunjukkan kesenjangan gender yang masih ada perlu segera diatasi.

Di samping itu, tantangan ini tidak hanya terletak pada skala yang besar, tetapi juga pada bagaimana memastikan setiap perempuan, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, kesehatan, dan perlindungan.

"Melalui forum ini, kami berharap, tidak hanya tercipta diskusi yang bermakna, tetapi juga dihasilkan aksi konkret yang bisa menginspirasi kita semua untuk berkontribusi sesuai bidang dan keahlian masing-masing," ujar Nila Moeloek.

Pemberdayaan perempuan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu ini adalah tugas kita bersama. Dan yang terpenting, perubahan selalu dimulai dari diri sendiri.

"Saat kita bergerak, kita membawa perubahan bagi lingkungan kita, komunitas kita, dan pada akhirnya, bagi bangsa ini," sebut Nila Moelok.

Hassan Mohtashami, UNFPA Indonesia Representative, menjelaskan, kesetaraan gender terkait erat dengan kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak reproduksi: kesehatan, kesejahteraan dan otonomi perempuan bergantung pada layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Kesetaraan dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan mendorong pembangunan dan memajukan perubahan sosial. Semakin sejahtera perempuan dan anak perempuan, begitu pula dengan keluarga, komunitas, dan dunia secara keseluruhan.

"Meskipun telah terjadi banyak kemajuan, tantangan masih ada. UNFPA bekerja untuk memastikan setiap perempuan mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas," tandas Hassan.

Akiko Amakawa, Corporate Strategy Officer & CEO Chief of Staff, Takeda Pharmaceuticals, mencatat, akses kesehatan yang berkelanjutan juga menjadi hak semua orang termasuk perempuan.

Takeda berkontribusi, salah satunya melalui dukungan terhadap Women at the Centre: Rising Up Against the Pandemic of Violence Against Women, yang dibentuk pada 2023 dan akan berlangsung hingga 2026 serta dijalankan di 5 negara.

Yaitu, Azerbaijan, El Salvador, Madagaskar, Zimbabwe, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, program ini dijalankan melalui kemitraan dengan UNFPA.

"Kami yakin bahwa kesetaraan dan pemberdayaan bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang aksi nyata," ungkap Akiko.

"Dengan terus berkolaborasi lintas sektor, kita dapat menciptakan perubahan berkelanjutan yang berdampak bagi perempuan, masyarakat, dan generasi mendatang," imbuhnya.