MOMSMONEY - Produk kesehatan dan kosmetik buatan dalam negeri memiliki peluang untuk menembus pasar internasional.
Namun, inovasi dan kualitas produk saja belum cukup. Pelaku usaha juga perlu didukung riset, pemahaman standar keamanan, serta kesesuaian dengan regulasi negara tujuan.
Salah satu kunci untuk mendorong hal tersebut adalah kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah atau academia, business, and government (ABG).
Ketua Panitia Penyelenggara Global Health Products Regulatory Science Forum (GHPRS) 2026 Levie Lantu mengatakan, akademisi memiliki hasil riset dan inovasi yang dapat dikembangkan pelaku usaha menjadi produk bernilai tambah.
Sementara pemerintah berperan mendukung melalui kebijakan dan standar pengawasan.
“Akademisi memiliki berbagai inovasi dan hasil riset yang berpotensi dikembangkan, sementara industri membutuhkan inovasi untuk memperkuat produk dan memperluas pasar. Di sinilah pentingnya sinergi agar hasil riset dapat diterjemahkan menjadi produk nyata yang berdaya saing,” ujar Levie Selasa (10/11).
Baca Juga: Waspada Produk Ilegal! Ini 6 Ciri-Ciri Kosmetik Palsu & Efek Buruknya Buat Kesehatan
Kolaborasi tersebut juga penting untuk memperkuat daya saing produk kesehatan, termasuk kosmetik.
Pasalnya, pelaku usaha tidak hanya perlu menghasilkan produk yang diminati konsumen, tetapi juga memastikan keamanan dan kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dr. Iwan Trihapsoro, Sp.DVE., Sp.KP., FINSDV.,FAADV., FIHFAA, FIMMA menyoroti besarnya peluang pengembangan kosmetik lokal. Menurut dia, lebih dari 95% produk yang digunakan dalam praktik dokter kulit masih berasal dari impor. Bahkan, sebagian produk lokal masih berupa pengemasan ulang.
"Padahal, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang berpotensi dikembangkan menjadi bahan baku produk kesehatan dan kecantikan. Potensi tersebut perlu didukung riset dan pengembangan agar menghasilkan produk yang mampu bersaing," katanya.
Di sisi lain, Iwan juga mengingatkan pentingnya edukasi mengenai keamanan kosmetik. Menurut dia, permintaan konsumen terhadap hasil instan, seperti kulit putih dalam waktu singkat, turut mendorong peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri.
Karena itu, pengembangan industri kosmetik perlu berjalan seiring dengan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan regulasi. Produk yang aman dan memenuhi ketentuan menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan konsumen.
Baca Juga: Viva Cosmetics Perbarui Tampilan, Ini Produk yang Lebih Dulu Berubah
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. Taruna Ikrar menilai, jejaring internasional juga dibutuhkan untuk memperkuat kemandirian industri produk kesehatan Indonesia.
Dia mencontohkan, sekitar 94% bahan baku obat di Indonesia masih berasal dari impor. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antarnegara untuk memperkuat rantai pasok dan kapasitas industri dalam negeri.
“Pertemanan, jaringan, networking, saling percaya itu penting,” ujar Ikrar.
Melalui GHPRS 2026 yang akan berlangsung pada 1–4 Desember 2026 di Bali, Indonesia akan mempertemukan regulator, akademisi, dan pelaku industri dari berbagai negara.
Forum ini diharapkan membuka ruang pertukaran pengetahuan dan kerja sama, sekaligus membantu produk kesehatan dan kosmetik lokal mempersiapkan diri menghadapi standar pasar internasional.
Upaya tersebut juga relevan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki potensi mengembangkan produk kesehatan dan kosmetik untuk memperluas jangkauan pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News