UMKM di Indonesia Didominasi Perempuan, Mengapa Masih Sulit Sejahtera?

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

MOMSMONEY.ID - Perempuan memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Bahkan, sekitar 80% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air didominasi oleh perempuan. Namun, kontribusi tersebut dinilai belum diiringi dengan akses yang setara terhadap kesejahteraan, modal, maupun sumber daya.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan pemberdayaan perempuan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan berbagai sektor agar perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang.

"Menurut data, 80% UMKM di Indonesia didominasi oleh perempuan, tetapi perempuan masih terpinggirkan dan belum mendapatkan akses yang baik terhadap kesejahteraan. Bicara Indonesia Emas harus bersumber utama pada akses kepada perempuan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subyek perubahan. Perempuan harus mempunyai akses yang sama untuk pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, juga pada sumber daya alam," ujar Veronica saat acara Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif yang digelar di Jakarta pada 24-26 Juni 2026 lalu.

Menurut Veronica, perempuan seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat dari berbagai program pemerintah. Sebaliknya, mereka perlu dilibatkan sebagai pengambil keputusan dan penggerak pembangunan di tingkat keluarga maupun komunitas.

Senada dengan itu, Direktur Program Yayasan Penabulu, Rini D. Nasution, menilai perempuan perlu didorong menjadi pemimpin lokal sekaligus pengelola aset produktif yang mampu menciptakan perubahan di lingkungannya.

Salah satu upaya yang telah dijalankan pemerintah untuk memperkuat peran perempuan adalah melalui **Kebun Pangan Perempuan (KPP)**, program agroforestri bambu, serta **Perhutanan Sosial Khusus Perempuan** yang telah diterapkan di Nusa Tenggara Timur.

Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, hingga membantu menekan angka stunting dan kemiskinan. Ke depan, program serupa direncanakan akan diperluas ke sejumlah daerah, termasuk Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha, salah satunya karena harus membagi waktu dengan pekerjaan domestik.

Karena itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Kehutanan tengah mengupayakan penyediaan lahan produksi melalui program perhutanan sosial agar dapat dimanfaatkan kelompok perempuan untuk menghasilkan pangan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, mengungkapkan bahwa perempuan justru memiliki peran besar dalam mengelola kawasan hutan. Namun, mereka kerap terkendala akses terhadap lahan karena program masih berbasis administrasi kartu keluarga yang umumnya mencantumkan laki-laki sebagai kepala keluarga.

Meski demikian, ia menyebut sudah ada kemajuan. Salah satunya melalui penerbitan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Timur seluas 648 hektare untuk 335 penerima manfaat, di mana 310 di antaranya merupakan perempuan.

Selain sektor kehutanan, perempuan juga dinilai memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan perempuan di desa menjadi penggerak pelestarian lingkungan sekaligus tulang punggung ekonomi keluarga, sehingga memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ekonomi restoratif.

Melalui forum tersebut, para peserta merekomendasikan agar kebijakan pembangunan ke depan semakin membuka akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, permodalan, hingga pengelolaan sumber daya alam. Dengan begitu, perempuan tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga penggerak utama pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News