Penyaluran Beras SPHP Digencarkan, Bulog Pastikan Harga Beras Sesuai HET

MOMSMONEY.ID - Perum Bulog menggencarkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara masif ke seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga serta ketersediaan beras bagi masyarakat.

Adapun, penyaluran SPHP ini dilakukan dengan pengawasan lintas instansi guna memastikan distribusi tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Penyalurannya juga dilakukan melalui berbagai jalur distribusi resmi.

Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui pasar tradisional, Kios Pangan binaan pemerintah, program Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama pemerintah daerah, serta melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bulog juga memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh beras SPHP sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp12.500/kg untuk Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB dan Sulawesi; Rp13.100/kg untuk Sumatera kecuali Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan; serta Rp13.500/kg untuk Maluku dan Papua.

"Setiap konsumen dapat membeli beras SPHP maksimal sebanyak 2 pak, atau 10 kilogram, dengan harapan beras SPHP dapat dirasakan bersama dan merata oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto dalam keterangan tertulis, Senin (14/7).

Lalu, pencegahan penyalahgunaan dilakukan dengan pengawasan intensif bersama Babinsa, Babinkamtibmas dan Satgas Pangan Polri daerah/wilayah setempat serta instansi terkait lainnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran seperti penjualan di atas HET atau kegiatan mengoplos beras.

Tak hanya harga dan distribusi, Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP yang disalurkan dalam kondisi bersih, baik, dan layak konsumsi. Pengendalian mutu dilakukan secara ketat mulai dari penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi agar tetap sesuai standar yang berlaku.

Bulog juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras. Saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman dan mencukupi.