Hati-Hati Moms Dalam Menggunakan Platform Digital Kesehatan

MOMSMONEY.ID - Platfom layanan kesehatan mulai merebak belakangan ini usai pandemi. Beragam layanan tersebut perlu ada pembenahan agar layanan yang diberikan aman dan nyaman bagi pengguna. 

Untuk itu pemerintah kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, akan mengatur seluruh platform pelayanan kesehatan digital di Indonesia. Regulasi tersebut mencakup praktik telemedisin, pencatatan rekam medis, hingga penetapan tarif layanan untuk memastikan inovasi digital berjalan secara aman, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan tersebut disampaikan Wamenkes Dante dalam Forum Diseminasi Capaian dan Penguatan Kolaborasi Ekosistem Inovasi Teknologi Kesehatan di Indonesia, Sandbox Kesehatan Summit 2026, di Jakarta, belum lama ini (10/11). Forum ini sekaligus menandai tiga tahun pelaksanaan program Sandbox Kesehatan hasil kolaborasi Kemenkes RI dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

"Salah satu tugas pemerintah adalah mengatur the duty of the government is to govern yaitu memberikan regulasi bagi seluruh platform digital kesehatan yang ada di Indonesia," tegas Wamenkes Dante dalam keterangan dikutip Jumat (13/11).

Menurut Wamenkes Dante, perkembangan inovasi kesehatan digital semakin pesat sejak pandemi. Berbagai layanan berbasis informatika mulai bermunculan, mulai dari telemedisin, konsultasi kesehatan daring, hingga aplikasi PeduliLindungi. Bahkan, saat ini masyarakat mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mencari informasi dan memeriksa keluhan kesehatan sebelum berkonsultasi dengan dokter.

Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan terkait keakuratan dan akuntabilitas informasi kesehatan yang beredar di ruang digital.

Baca Juga: Check-in 24 Mengubah Aktivitas Ponsel Menjadi Sinyal Kepedulian

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes menerbitkan buku panduan Sandbox Kesehatan sebagai acuan pengujian inovasi, termasuk AI dan telemedisin, agar pengembangannya dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui regulasi ini, layanan telemedisin harus terintegrasi dengan pencatatan rekam medis yang baik, informasi kesehatan memiliki dasar pertanggungjawaban hukum, serta praktik telemedisin diatur secara menyeluruh.

Pengaturan tersebut juga mencakup aspek perizinan praktik dokter yang memberikan konsultasi, termasuk Surat Izin Praktik (SIP), hingga penetapan tarif pelayanan kesehatan digital.

Selain memastikan akuntabilitas, Wamenkes Dante menekankan bahwa digitalisasi kesehatan harus memperluas akses masyarakat, bukan justru memperlebar kesenjangan pelayanan antarwilayah. Melalui platform digital, masyarakat di daerah, termasuk Papua, diharapkan dapat mengetahui dan mengakses dokter terdekat sesuai kebutuhan layanan kesehatan spesifik.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI, Eko Sulistijo, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sandbox Kesehatan Summit 2026 merupakan wujud komitmen Kemenkes dalam mendorong pengujian inovasi teknologi kesehatan sebagai bagian dari transformasi kesehatan.

"Inovasi teknologi kesehatan membuka peluang para inovator Indonesia untuk memberikan solusi peningkatan pelayanan masyarakat, mulai dari layanan primer hingga rujukan. Inovasi yang lolos uji di Sandbox akan didorong agar direkomendasikan secara regulasi maupun industrial, bergabung dengan para mitra yang memperkaya layanan," ujar Eko.

Dukungan terhadap pengembangan ekosistem inovasi kesehatan digital juga disampaikan Head of Economics and Social Affairs British Embassy, Samuel Hayes. Ia mengatakan Inggris bangga dapat mendukung Kemenkes RI dalam mengembangkan regulatory sandbox untuk inovasi kesehatan sejak 2023.

Hayes mencatat, pada tahun pertama pelaksanaannya, hanya 15 inovator yang mendaftar. Kini, lebih dari 60 inovasi telah mengikuti proses pengujian, dengan 39 di antaranya memperoleh akreditasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News