Kabinet Baru, Kebijakan Apa yang Perlu Dibatalkan?

MOMSMONEY.ID - Berdasarkan survei terbaru dari Inventure, sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi mendapat sorotan tajam dari masyarakat, khususnya dari kalangan kelas menengah, yang merasa paling terdampak oleh situasi ekonomi saat ini.

Dalam survei yang melibatkan 450 responden pada bulan September 2024, masyarakat menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah yang sebaiknya dibatalkan, direvisi atau dilanjutkan.

Penurunan daya beli dan ketidakpastian ekonomi global membuat beberapa kebijakan dianggap tidak berpihak pada rakyat. Tiga kebijakan utama yang diinginkan masyarakat untuk dibatalkan adalah kenaikan pajak PPN 12% (43%), Pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34%) dan penghapusan kelas BPJS (32%).

Baca Juga: Warisan Ekonomi Rumit Bagi Presiden Prabowo

Selain pembatalan, masyarakat juga mendorong revisi terhadap kebijakan yang dinilai dapat memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka.

"Kebijakan yang paling banyak mendapat seruan untuk direvisi adalah kebijakan UKT di Perguruan Tinggi (66%) dan kebijakan tarif KRL berbasis NIK (64%)” ungkap Yuswohady, Managing Partner Inventure dalam Press Conference Indonesia Industry Outlook 2025 bertema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? pada Selasa (22/10). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News